Tanjungpandan, Rabu 11 Desember 2024. Pembukaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja resmi digelar, sebanyak 976 peserta akan mengikuti seleksi tahap pertama, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani, S.E yang didampingi oleh Ketua Komisi 1 Suherman, yang turut hadir dalam pembukan kegiatan seleksi yang bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung tersebut menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan seleksi Kopetensi PPPK dan dukungannya kepada peserta seleksi untuk semangat.

Tanjungpandan, Rabu 11 Desember 2024. Hari jadi Darma Wanita Persatuan ke 25 di Kabupaten Belitung, dengan tema “ Penguatan Fondasi Dan Transformasi Organisasi DPW Menuju Indonesia Emas 2045” di peringati seluruh jajaran pengurus DWP Kabupaten Belitung dan turut di hadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani, S.E bersama Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Marzuki berserta unsur Forkompinda Kabupaten Belitung bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Belitung.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BELITUNG HILMAN DALAM KEGIATAN PENCANANGAN DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR) 2024 BERTEMPAT DI KAWASAN WISATA MANGROVE PARK DESA AIR SAGA RABU, 11 DESEMBER 2024

Hal tesebut  dipicu oleh Konflik antara masyarakat Membalong dengan PT. Foresta Lestari Dwikarya terkait proses penerbitan dan perpanjangan izin usaha perkebunan maupun hak guna usaha yang di klaim masyarakat Membalong menyerobot kawasan Hutan Milik Negara, sehingga memaksa mayarakat keluar dari tanah yang sudah sejak lama menjadi sumber penghidupan mereka.

Dalam Pers Release yang di bagikan koordinator aksi masa Forum Perjuangan Masyarakat Belantu aksi tersebut digelar dalan rangka “Solidaritas Rakyat Mendukung Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Belitung Untuk Memberi Vonis Bebas 11 Pejuang Keadilan Membalong”.

Didepan halaman kantor DPRD massa disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Budy Prastiyo, ST.,M.T bersama dengan ketua Komisi 1 Syamsir, S.Ikom dan Ketua Komisi 3 Suherman, setelah itu beberapa perwakilan dari massa mengikuti Rapat Dengan Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ansori dan juga turut dihadiri oleh Pj. Bupati Belitung Yuspian S.Sos, M.IR dan jajaran OPD terkait.

Hal tesebut  dipicu oleh Konflik antara masyarakat Membalong dengan PT. Foresta Lestari Dwikarya terkait proses penerbitan dan perpanjangan izin usaha perkebunan maupun hak guna usaha yang di klaim masyarakat Membalong menyerobot kawasan Hutan Milik Negara, sehingga memaksa mayarakat keluar dari tanah yang sudah sejak lama menjadi sumber penghidupan mereka.

Dalam Pers Release yang di bagikan koordinator aksi masa Forum Perjuangan Masyarakat Belantu aksi tersebut digelar dalan rangka “Solidaritas Rakyat Mendukung Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Belitung Untuk Memberi Vonis Bebas 11 Pejuang Keadilan Membalong”.

Didepan halaman kantor DPRD massa disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Budy Prastiyo, ST.,M.T bersama dengan ketua Komisi 1 Syamsir, S.Ikom dan Ketua Komisi 3 Suherman, setelah itu beberapa perwakilan dari massa mengikuti Rapat Dengan Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ansori dan juga turut dihadiri oleh Pj. Bupati Belitung Yuspian S.Sos, M.IR dan jajaran OPD terkait.

Dalam rapat Paripurma yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Budi Prastiyo, S.T.,M.T Ketua Bapemperda Mirza Dallyodi, SE., M.M menjelaskan alasan dari usulan Perda Inisiatif tersebut.

Dalam penjelasannya Mirza menyampaikan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung pada tahun 2022 sebanyak 12.340 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Belitung yang membuat Kabupaten Belitung menempati posisi kedua di Bangka Belitung dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

Program penanggulangan kemiskinan selanjutnya dijabrkan dalam rencana penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Belitung menerangkan ususlan raperda yang disampaikan merupakan pendelegasian perundang-undangan yang pada dasarnya telah memiliki materi yang terstruktur yang merupakan sarana untuk menjaga agar :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penangulangan kemiskinan
2. Terwujudnya sistim penanggulangan kemiskinan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik.
3. Terpenuhinya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan

ANTISIPASI PENYEBARAN DBD, KOMISI III DPRD KABUPATEN BELITUNG GELAR RDP DENGAN MITRA KERJA KOMISI

Tanjungpandan, Senin 18/12/23. Komisi III DPRD Kabupaten Belitung yang dipimpin langsung oleh Suherman selaku Ketua Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dan Kepala Puskesmas diseluruh kabupaten Belitung serta Direktur RSUD H Dr. Marsidi Judono.

Kegiatan RDP digelar dalam rangka  Pembahasan Penanggulangan  Deman Berdarah (DBD) di Kabupaten Belitung yang potensial terjadi saat memasuki musin penghujan.

Dari hasil pembahasan dari RDP  tersebut Ketua Komisi III Suherman didepan awak media  menyampaikan   rekomendasi beberapa tindakan yang segera di laksanakan  pemerintah daerah diantaranya :

1. Melakukan langkah-langkah pencegahan secara cepat dan tepat dengan surat edaran tentang Interaksi Pencegahan Demam Berdarah
2. Pengadaan Vaksin DBD untuk diusulkan pada RAPBD pada tahun mendatang
3. Melakukan pendataan terhadap Pasien yang pernah mengidap DBD, sebagai acuan dan data kegiatan pencegahan.
4. Kerjasama dengan pihak Swasta untuk menekan pennyebaran dampak DBD

Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait Program Bibit nyamuk Wolbachia

PERDA INISIATIF DPRD TENTANG PEMBERDAYAAN SENIMAN DAN MANTAN OLAHRAGAWAN DISETUJUI FRAKSI-FRAKSI DPRD

Tanjungpandan 18/12/23. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Ansori  memimpin gelaran Rapat Paripurna XIII DPRD Kab. Belitung  Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 pada Senin, 18 Desember 2023 dengan agenda Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi atas Usulan Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Seniman dan Mantan Olahragawan dan Persetujuan atas Usulan Rancangan Perda tentang Pemberdayaan  Seniman dan Mantan Olahragawan Menjadi Raperda Inisiatif DPRD

Dalam rapat Paripurna  Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Belitung Mirza Dallyodi, S.E., M.M  menyampaikan, “Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Belitung tentang Pemberdayaan Seniman dan Mantan Olahragawan yang telah diusulkan, tidak terlepas dari tugas dan tanggungjawab DPRD atas amanah yang telah diberikan rakyat dibidang legeslasi berupa hak inisiatif dalam membentuk peraturan daerah”.

Lebih lanjut Mirza menyampaikan bahwa dalam pemajuan kebudayaan dan olahraga Pemerintah Daerah harus memperhatikan semua aspek terkait pengembangan seniman dan mantan olahragawan sebagai instrument hukum kebijakan kebijakan publik.

Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di jelaskan tentang kesejahteraan bagi atlet yaitu penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, Pembina olahraga, tenaga keolahragawan dan perseorangan yang berjasa terhadap kemajuan keolahragawan Nasional. Begitu juga dengan Seniman perlu mendapatkan pemberdayaan dan penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Ujar Mirza.

1. Kata Akhir Fraksi atas Penyampaian Raperda tentang APBD TA 2024 oleh Bupati
2. Pengambilan Keputusan atas Raperda tentang  APBD TA 2024

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kabupaten Belitung Ansori yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Hendra Pramono, S.E turut di hadiri oleh Bupati Belitung H. Sahani Saleh, S.Sos selaku pihak eksekutif

Sebanyak 7 juru bicara Fraksi menyampaikan Kata Akhir atas penyampaian Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Bupati Belitung pada gelaran rapat Paripurna ke IX pada Minggu lalu.

a. Kata Akhir Fraksi atas :

1. Penyampaian Raperda tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan  Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

b. Pengambilan Keputusan terhadap :

1. Raperda tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan  Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
2. Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD

c. Penetapan Propemperda Tahun 2024

Kegiatan Rapat di awali dengan penyampaian Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024, oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Imam Fadlli, S.H. dilanjutkan dengan penyampaian laporan Panitia Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan  Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung oleh Ketua Pansus Syukri Gumay.

Dalam kesempatan tersebut sebanyak 7 fraksi  DPRD  menyampaikan persetujuannya atas raperda yang telah di bahas diatas, dan diakhir kegiatan rapat Bupati Belitung H. Sahani Saleh, S.Sos menyampaikan pendapat akhir terkait persetujuan DPRD atas dua Raperda tersebut